KITA PINTAR.COM

  Hukum Pembuktian Kejahatan TI      Dalam era digital saat ini, teknologi informasi (TI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, penggunaan teknologi juga memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal dalam ranah digital. Untuk menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran di balik kejahatan TI, hukum pembuktian memainkan peran yang sangat penting. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pembuktian berkaitan dengan kejahatan TI. 1. Konsep Hukum Pembuktian dalam Konteks Kejahatan TI Hukum pembuktian adalah bidang hukum yang berkaitan dengan aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana bukti dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi dalam sebuah persidangan. Dalam konteks kejahatan TI, hukum pembuktian memiliki peran yang krusial dalam membantu mengungkap dan mengadili pelaku kejahatan digital. Hukum pembuktian berkaitan dengan kejahatan TI mencakup metode dan prinsip yang mengatur

MENGENAL UU ITE UU ITE menjadi trending dan ramai diperbincangkan menyusul kasus viral pencuri coklat di Alfamart yang malah mengancam pegawai minimarket tersebut dengan UU ITE. Kasus ini terjadi di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang pada 13 Agustus 2022. Lantas, sebenarnya apa itu UU ITE dan apa saja tujuan yang diatur di dalamnya? Apa Itu UU ITE? Sebelum membahas lebih dalam mengenai perdebatan penggunaan UU ITE, mari mengenal pengertian dari produk hukum satu ini. Sederhananya, UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, t